"Saya serius, yang miskin gratis saja, sudah kita cetuskan, di DPR kemarin, pemerintah belum ada tanggapan dikira saya guyon, saya serius, " katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementrian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 Kwh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. " Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, Radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin. Jumlahnya" katanya.
Ia mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sementara untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar maka PLN akan untung.
Ia memperkirakan untuk menggratiskan masyarakat miskin maka pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun, sementara pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp20 triliun.
"Kalau sampai hati, maksudnya diluar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp40 triliun," katanya.
Ia menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakt miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.
Ia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendpatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp1.200 per Kwh, sementara harga jual rata-rata hanya Rp650 per Kwh. Sehingga kalau kenaikan 10 persen tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.
Dengan adanya skema diatas menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Namun demikian, menurut dia hal ini agak sulit, karena harus menaikan tarif hingga 100 persen.
Selain itu, ia juga mengusulkan bisa juga dengan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi subsidi ke PLN yang mencapai Rp50 triliun lebih tersebut, tidak diberikan ke PLN tapi langsung ke masyarakat.
"Dan rakyat membayar sesuai tarif, ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.
(M041/A024)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar