"Harus bertindak tegas, jangan cuma ngomong di media," kata Komisaris Trans Corp., Ishadi SK, saat ditemui di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sabtu.
Selaku pengelola stasiun televisi swasta, dia pun menyatakan, kesiapannya menerima sanksi dari KPI, kalau memang dalam isi pemberitaannya melanggar Undang Undang Pornografi.
Ia menolak pandangan umum bahwa berita pornografi terutama pelakunya adalah kalangan pesohor dapat meningkatkan rating siaran televisi dan oplah media cetak.
"Saat semua koran ribut-ribut memberitakan Ariel dan Luna maya, (Harian) Kompas tidak ikut-ikutan. Tapi oplahnya tidak berkurang. Jadi, analisis pornografi mampu mendongkrak rating atau oplah, tidak semuanya benar," kata staf pengajar Program Magister Komunikasi Unair itu.
Pernyataan senada juga dilontarkan Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf. "Saya berharap televisi dan koran mengurangi gambar-gambar tak senonoh," katanya.
Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu beranggapan, berita yang disertai tayangan pornografi meskipun dikaburkan dapat menstimulasi kalangan pelajar dan remaja mengunduhnya di internet.
Hal itu dapat berakibat fatal karena dapat mengarahkan mereka untuk melakukan seks bebas. Oleh sebab itu, dia Kementerian Komunikasi dan Informatika agar menghapus tayangan tersebut dari pusat server internet karena hal itu tidak mungkin dilakukan pemerintah daerah.(*)
(T.M038/R009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar