Dinilai Masih Mandul Badan Pengembangan Suramadu

Politisi dari PPP ini menambahkan, ketidak jelasan kinerja BPBW bisa dilihat dari semrawutnya penataan Pedagang Kaki Lima di sekitar kaki Suramadu sisi Madura. Tak hanya itu, lahan seluas 600 hektar yang ada di sisi Surabaya hingga kini juga tak pernah disentuh. "Lahan itu mau diapakan hingga kini tak jelas," tambahnya.


Tak jalannya kinerja BPWS membuat kondisi disekitar Suramadu menjadi semrawut. Mahdi khawatir, jika tidak segera ditata, penertiban di kaki Suramadu akan semakin sulit. Karenanya, komisi pembangunan mengusulkan kinerja BPWS dialihkan ke Pemerintah Jatim.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi Kesejahteraan Achmad Iskandar. Data yang ada menurut dia menunjukkan jika PKL yang ada di kaki Suramadu saat ini telah mencapai sekitar 500 PKL.


Untuk itu, dia mengusulkan, agar BPWS segera menyediakan lahan khusus untuk menata PKL ini. "Usulan ini telah kita sampaikan, minimal harus disediakan 25 hektar dengan anggaran sekitar Rp 90 milliar," tambahnya


Kepala BPWS Edy Purwanto mengatakan, jumlah PKL di kaki Suramadu memang terus bertambah. Jika di awal peresmian Suramadu pada 10 Juni 2009 lalu jumlah PKL tak lebih dari 50an saat ini telah mencapai 500an PKL. "Kedepan kita memang akan buat semacam rest area di sekitar kaki Suramadu," kata dia.


Rohman Taufiq

TEMPO Interaktif, Surabaya - Menyambut setahun beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menilai kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) masih belum terarah dan terkesan tak jelas. "Kita bisa lihat, apa program mereka tidak jelas, BPWS kayaknya masih mandul," kata Wakil Ketua Komisi Pembangunan DPRD Jatim Mahdi, Jum'at (11/6).